Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dusun Pekendangan, Desa Belanting, Supriyanto menjelaskan, bantuan perpipaan dan water meter hanya 42 unit untuk 42 KK, sedang pengguna sebanyak 110 KK tentu tidak akan bisa mencukupi.
 |
| Supriyanto (Kawil Pekendangan) |
Agar tidak menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat, Kemudian pihaknya berinisiatif melaksanakan musyawarah bersama BPD untuk mencari solusi agar masyarakat yang tidak dapat jatah bantuan water meter juga bisa merasakan manfaat air bersih bantuan pemerintah tersebut.
Mengingat dirinya tidak mengetahui harga water meter kemudian ia bertanya kepada tukang atau pemborong. Diceritakan Supriyanto, harga water meter per unit menurut tukang katanya, Rp 750.000,-. Harga tersebut tentu sangat membebani masyarakatnya yang tidak mampu.
Karena jumlah water meter sumbangan pemerintah terbatas maka melalui musyawarah bersama BPD memutuskan, warga yang sudah mendapat bantuan water meter dari pemerintah untuk mensubsidi setengah harga (350 ribu) untuk warga lainnya yang tidak kebagian bantuan water meter dan keputusan itu kata Supriyanto diterima oleh masyarakat.
"Uang tersebut bentuk subsidi warga kepada warga lainnya untuk membeli water meter diberikan kepada warga yang tidak kebagian bukan untuk saya," jelasnya.
"Sebelum uang dari warga itu kumpul semuanya, saya sendiri yang akan menanggulangi lebih dulu agar masyarakat bisa cepat menerima manfaat air bersih dari hulu hingga hilir dan pengembaliannya bisa dilakukan dengan cara mencicil kepada RT nya masing-masing," terang Supriyanto ditemui awak media, Sabtu (20/8) di Sambelia.
Ketua Divisi Bidang advokasi Karang Taruna Kecamatan Sambelia, Syarifuddin sebelumnya telah menerima aduan pemuda terkait dugaan pungli dilakukan oleh Kadus Pekendangan.
Apabila aduan itu terbukti benar maka oknum Kadus tersebut menurut Syaifuddin telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Kawil.
Namun setelah di kompirmasi ke Kadus bersangkutan, Informasi yang didapatkan awak media adalah kesalahpahaman antara dirinya (Kadus) dan pemuda Dusun Pekendangan.
Meskipun begitu, Syarifuddin berjanji akan terus mengawal program pemerintah tepat sasaran agar tidak ada celah oknum lakukan pungli pada masyarakat.
"Saya dan pemuda Dusun Pekendangan Insya Allah dalam beberapa hari ke depan akan mengundang Kabid Cipta Karya, Komisi IV dan pemerintah desa duduk bersama membahas persoalan yang terjadi," tegas aktivis muda ini. (Fik)