Lombok Timur, Edigital.my.id - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sambelia lakukan sosialisasi tahapan Pemilukada Lombok Timur tahun 2024 di area wisata Gili Lampu, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, Jumat, 2 Agustus 2024.
Sosialisasi ini melibatkan Panwascam Sambelia, pemuda, ormas, OKP dan beberapa unsur relawan Bacalon Bupati Lombok Timur serta dari kepolisian.
Selain menyampaikan tahapan pilkada 2024, sosialisasi ini kata ketua PPK Sambelia Jaya ikhlas adalah untuk membagun kolaborasi, pemahaman politik dengan semua unsur masyarakat terutama mereka yang terlibat langsung dalam proses Pemilukada sehingga tercipta nuansa demokrasi yang baik, aman menjelang pilkada 27 November 2024 mendatang.
"Kami berharap pelaksanaan proses Pemilu kali ini harus lebih baik dari sebelumnya dan target partisipasi masyarakat yang ingin dicapai diatas 90 persen dibanding tahun lalu sekitar 87,4 persen," janjinya.
Teknis yang akan mereka gunakan adalah dengan memanfaatkan platform media sosial dan sosialisasi langsung ke masyarakat bersama Panwascam. Target yang mereka sasar adalah pemilih pemula (Gen Z) dengan mendatangi setiap sekolah setingkat SMA/SMK dan Aliyah.
Pada kesempatan itu, Kordiv Pencegahan Parmas dan Humas Kecamatan Sambelia Samsul Arifin, S.Pd menekankan kepada peserta pemilu dan juga masyarakat sebisa mungkin menghindari money politics sehingga dalam kepemimpinannya nanti tercipta pemerintahan yang bersih, adil masyarakat menjadi sejahtera.
Kemudian TPS yang dianggap rawan dan jauh dari jangkauan masyarakat menjadi atensi Arifin dan kawan-kawannya. Hal ini kata dia bertujuan untuk menghindari mobilisasi massa.
Pihaknya juga mengusulkan agar ada penambahan TPS yang letak geografisnya jauh dari pemukiman warga seperti di Desa Sambelia, Padak Guar dan Belanting. Sementara jumlah TPS di kecamatan Sambelia dilaporkan sebanyak 56 TPS.
"Kami mengusulkan agar ada penambahan TPS di beberapa titik rawan untuk mengindari mobilisasi massa," tegas Arifin.
Kemudian terkait Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang terpasang dibeberapa titik yang dianggap menyalahi aturan oleh masyarakat menurut ketua Panwascam Sudi Hartono, belum ada aturan baku dari Bawaslu sebagai dasar untuk melakukan tindakan.
"Belum ada dasar kami untuk melakukan tindakan dan itu masih APS bukan APK, asalkan pemasangan jangan di depan sekolah atau tempat ibadah. Jikapun mau masang di tempat lain silahkan izin sama pemilik lahan," sarannya.
Agar pelaksanaan pemilukada berlangsung aman, damai tanpa gejolak, sebagai sosial kontrol para peserta diskusi menyarankan kepada PPK maupun Panwascam agar benar-benar bekerja secara profesional menjaga netralitasnya sebagai petugas, sebab baik buruknya pesta demokrasi tergantung panitia pelaksana. (Fik)